Pemkab Tanah Bumbu Sepakat Perkuat Sistem Perizinan Berbasis Digital
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan sependapat dengan seluruh Fraksi DPRD mengenai pentingnya penguatan sistem pelayanan perizinan berbasis digital. Hal ini disampaikan Bupati Andi Rudi Latif melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana, dalam Rapat Paripurna DPRD terkait jawaban Bupati atas Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kamis (4/6/2026).
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Tanah Bumbu akan terus memperkuat layanan perizinan elektronik yang terintegrasi dengan sistem nasional OSS-RBA. Langkah ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Raperda Atur Standar Pelayanan dan Kepastian Hukum
Raperda tersebut akan mengatur standar pelayanan, jangka waktu penyelesaian perizinan sesuai tingkat risiko usaha, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Dengan demikian, proses perizinan diharapkan berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian khusus pada perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan perizinan, kemudahan penerbitan NIB untuk usaha berisiko rendah, serta pendampingan dan asistensi teknis agar UMKM semakin berkembang dan berdaya saing.
Pengawasan Usaha Berbasis Risiko
Dalam implementasinya, Pemkab Tanah Bumbu akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha. Pengawasan dilakukan secara berkala dan berbasis tingkat risiko dengan melibatkan perangkat daerah teknis sesuai bidang usaha masing-masing.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan kesesuaian tata ruang dalam setiap proses perizinan. Dengan begitu, pembangunan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Putu Wisnu.
Rapat Paripurna Berjalan Lancar
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, dan dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan SKPD, serta undangan lainnya.
