Pemkab Tanah Bumbu Gelar FKP Ranwal RKPD 2027, Serap Aspirasi dan Perkuat Kolaborasi Pembangunan

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027 di Hotel Lotusa Batulicin, Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, khususnya untuk menghimpun masukan masyarakat serta menyatukan langkah para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang hadir, baik dari unsur legislatif, eksekutif, Forkopimda, maupun perwakilan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen dalam perencanaan akan memperkuat kualitas dokumen pembangunan.

“Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang telah hadir. Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat membuka ruang partisipasi di setiap tahapan perencanaan, sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih matang dan berkualitas,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan RKPD 2027 perlu bersifat adaptif dan integratif, sekaligus mampu menjawab persoalan daerah secara tepat dan strategis. Melalui FKP ini, pemerintah daerah ingin menjaring aspirasi terkait prioritas, sasaran, serta program pembangunan yang akan dijalankan.

“Desain perencanaan tidak hanya ideal secara tekstual, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara kontekstual, seiring perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya dokumen perencanaan yang responsif, antisipatif, dan fleksibel melalui penguatan kerja sama lintas sektor. Ia menilai dunia usaha memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Bupati menyebut Jhonlin Group yang membina ratusan UMKM serta memfasilitasi perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

“Ini contoh praktik sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” katanya.

Selain itu, ia turut mengapresiasi dukungan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal, menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta membantu pengembangan infrastruktur yang memperlancar mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, serta telah diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tema pembangunan yang diangkat yaitu: “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu Maju, Makmur dan Beradab.”

Bupati juga mengingatkan agar arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Ia merujuk pada arahan Presiden RI terkait pengelolaan sampah terpadu, pengentasan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, serta program makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, dan peningkatan akses pendidikan.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semua pegawai harus peka terhadap kondisi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan terbaik,” pesannya.

Bupati berharap, masukan yang terkumpul melalui FKP dapat mendorong pembangunan 2027 yang lebih terarah, terukur, akuntabel, serta responsif terhadap isu-isu strategis daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati, unsur Forkopimda, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam forum itu, Perencana Ahli Madya Bappeda Kalimantan Selatan, Yudhi Mahendera, S.Pi., M.P., memaparkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam visi “Kalsel Bekerja.”

Sementara Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, S.H., M.H., CRMTM, CPM., menyampaikan pemaparan terkait visi dan misi kepala daerah sebagai pijakan perencanaan pembangunan Tanah Bumbu tahun 2027.

Selain itu, Agustinus Sulistiyanto, Praktisi Senior Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Kemendagri, menyampaikan materi Transformasi Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi dan Penyangga Utama IKN. Ia menekankan agar Kabupaten Tanah Bumbu mampu tampil sebagai “teras depan” yang mandiri dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *