Tanah Bumbu Pertahankan Opini WTP ke-13, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah
BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Tanbu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan pada agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Tanah Bumbu mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan akuntabel.
Selaras dengan Misi RPJMD 2025–2029
Keberhasilan ini juga sejalan dengan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
BPK Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan agar terus memperkuat pengawasan, kepatuhan, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain membahas laporan keuangan, pertemuan tersebut turut menyoroti perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum Perkuat Kepercayaan Publik
Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
