Bupati Tanah Bumbu Teken Kesepakatan Pilot Project Penanganan Jembatan Non‑Nasional, Perkuat Sinergi Pusat–Daerah
BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non‑Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Penandatanganan dilakukan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI, dan Polri di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Bupati menyebut kesepakatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di berbagai wilayah Tanah Bumbu.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, dan Polri merupakan strategi efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Jembatan sebagai Akses Vital Aktivitas Publik
Bupati menegaskan bahwa infrastruktur jembatan memiliki peran besar dalam membuka dan memperlancar akses masyarakat, terutama untuk:
- aktivitas ekonomi,
- pendidikan,
- kesehatan,
- distribusi barang,
- serta pelayanan publik lainnya.
Program percontohan ini juga menjadi tindak lanjut Arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan, termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas layanan publik.
Gubernur Kalsel: Sinergi Pembiayaan Jadi Kunci
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program kolaborasi pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan memerlukan sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung penanganan jembatan melalui pengalokasian anggaran, baik pada Perubahan APBD 2026 maupun APBD Murni 2027.
Kementerian PUPR: Kalsel Jadi Contoh Nasional
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa proyek percontohan di Kalimantan Selatan merupakan bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, tercatat 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI AD dan Polri. Khusus Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang disinergikan melalui program Judesa.
Ia berharap keberhasilan Kalsel sebagai proyek percontohan dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.
Penguatan Infrastruktur Strategis: Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut
Selain penanganan jembatan non‑nasional, pertemuan tersebut juga membahas penguatan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, termasuk pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut.
Gubernur Muhidin menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi barang.
Kolaborasi pembangunan ini diharapkan memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki posisi strategis dalam jaringan pergerakan orang dan barang di wilayah provinsi.
